Prosedur Jual Beli Tanah yang Aman adalah prosedur jual beli yang memperhatikan hukum jual beli tanah yang berlaku di Indonesia. Jika jual beli dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan hukum, sudah menjadi barang tentu jika transaksi tersebut aman untuk dilakukan. Lalu bagaimana prosedur yang harus dilakukan? Simak penjelasan berikut ini.

Prosedur jual beli tanah yang aman sesuai hukum

Tanah merupakan salah satu aset kekayaan yang bisa diperjualbelikan. Bahkan proses jual beli tanah memang sudah terjadi sejak dahulu. Wajar saja, karena tanah memang merupakan aset investasi yang baik. Jual beli tanah merupakan salah satu proses dimana akan terjadi pengalihan hak atas tanah kepada pemilik baru dengan transaksi jual beli yang dilakukan secara terang dan tunai. Transaksi secara terang dan tunai yang dimaksud di sini adalah transaksi yang dilakukan di hadapan saksi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Saksi yang ditunjuk untuk menjalankan prosedur jual beli tanah yang aman tersebut adalah saksi dari Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang biasa dikenal dengan istilah PPAT. PPAT yang bisa menjalankan tugas ini adalah camat dan pejabat umum yang diangkat secara khusus. Lalu bagaimana cara atau langkah dalam proses jual beli tanah yang sesuai hukum?

Untuk mengetahui prosedur dan tata cara jual beli tanah kavling maupun tanah bukan kavling, simak penjelasan di bawah ini:

  1. Pembuatan Akta Jual Beli (AJB)

Proses pertama yang perlu dilakukan adalah membuat AJB. AJB dapat diajukan pembuatannya jika pihak penjual maupun pihak pembeli benar-benar sudah mengambil kesepakatan mengenai harga jual tanah, tata cara pembayaran, serta pihak mana yang mau menanggung biaya pembuatan akta jual beli tanah. Oleh karena itu, dalam pembuatan AJB ini, baik pihak penjual maupun pihak pembeli wajib datang ke kantor PPAT. Jika tidak, maka perlu dibuat surat kuasa yang bisa dipertanggungjawabkan.

Adapun persyaratan atau dokumen-dokumen yang wajib dibawa oleh penjual antara lain sertifikat asli tanah yang akan dijual, identitas diri berupa KTP dan KK, bukti pelunasan PBB selama 10 tahun terakhir, serta surat persetujuan suami/istri (bagi yang sudah menikah). Sedangkan dokumen yang perlu dibawa atau dipersiapkan oleh calon pembeli hanya identitas diri berupa KTP dan Kartu Keluarga.

Setelah dokumen lengkap, maka PPAT akan memeriksa keaslian dan kelengkapannya. Tujuannya untuk mengetahui status dari tanah itu sendiri apakah layak untuk dijual atau tidak. Jika tanah legal dan sah secara hukum (bebas sengketa dan tidak sedang dijamin oleh bank), maka PPAT akan menerima proses pembuatan AJB.

Namun, dalam hal ini diperlukan transaksi pembayaran pajak yang dikenakan baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual wajib membayarkan pajak penghasilan (PPh) dengan besaran 5% dani nilai NJOP. Sedangkan pembeli wajib membayar pajak BPHTB dengan besaran 5% dari nilai (NJOP – NJOPTKP).

Jika semua prosedur dilaksanakan dengan baik, maka AJB bisa diproses. Pembuatan AJB harus dilakukan dengan 2 orang saksi. Dalam hal ini, PPAT akan memberikan penjelasan tentang isi AJB. Jika kedua belah pihak sudah sepakat, maka AJB akan disahkan.

  1. Penyerahan berkas ke Kantor Pertanahan

Jika AJB sudah dibuat, maka proses selanjutnya adalah penyerahan berkas ke kantor pertanahan oleh PPAT. Tujuan penyerahan Akta Jual Beli ini adalah untuk proses balik nama. Akta Jual Beli tersebut wajib diserahkan sekurang-kurangnya satu minggu (7 hari) sejak penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan. Bersamaan dengan AJB, diperlukan juga berkas lainnya, antara lain surat permohonan balik nama (ditandatangani pembeli). Sertifikat tanah asli, identitas penjual dan pembeli berupa KTP, serta bukti pelunasan PPh dan BPHTB.

  1. Balik nama di Kantor Pertanahan

Ketika berkas dari pemohon sampai di kantor pertanahan, maka pihak kantor pertanahan akan menyerahkan bukti diterimanya permohonan balik nama dari penjual dan pembeli. Surat tersebut diserahkan kepada pembeli untuk dokumen resmi. Setelah itu, proses balik nama akan dilaksanakan dengan pencoretan dengan tinta hitam nama pemilik lama tanah tersebut. Bukti coretan itu akan disahkan oleh pihak kantor pertanahan dengan paraf salah satu pejabat yang ditunjuk.

Nama pembeli kemudian ditulis pada halaman dari buku tanah dan juga sertifikat, lengkap dengan tanggal penandatanganan dari kepala kantor pertanahan tersebut. Kemudian, empat belas hari setelah penandatanganan, sertifikat tanah baru akan selesai dan pembeli berhak mengambilnya. Dengan demikian, tanah tersebut telah sah secara hukum sebagai tanah milik pembeli.

Itulah beberapa prosedur jual beli tanah yang aman untuk dilakukan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ingat selalu untuk bertransaksi sesuai aturan agar terhindar dari penipuan dan tindak kejahatan. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk banyak pihak.