Pajak jual beli tanah di Jogja telah ditetapkan secara resmi dan memiliki payung hukum yang berlaku secara menyeluruh. Pemerintah telah secara resmi menerbitkan peraturan mengenai Pajak Penghasilan dengan kalkulasi dari penghasilan dari peralihan hak bangunan atau dan tanah serta Perjanjian Pengikatan jual Beli atas bangunan atau dan tanah yang telah mengatur mengenai tarif PPh yang mengatur tentang peralihan bangunan atau dan tanah turun menjadi 2,5%. Penurunan ini cukup banyak karena sebelumnya sebanyak 5% yang berlaku selama 30 hari.

Peresmian peraturan perundang-undangan yang baru ini berlaku sejak tanggal 8 Agustus 2016 silam. Undang-undang baru tersebut juga memutuskan tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas bangunan atau dan tanah (PPJB) yang sudah tertera pada putusan PPh final. Peraturan Pemerintah yang baru dan diresmikan tahun lalu tersebut adalah PP No. 34 tahun 2016 mengenai pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan serta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan atau bangunan beserta perubahannya.

Ketentuan Pemerintahan Baru Mengenai Pajak

Setelah sebelumnya telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008 mengenai pembayaran pajak. Kini telah diperbarui dengan peraturan pemerintah yang terbaru yakni PP No. 34 tahun 2016. Pada peraturan ini pun dibahas mengenai pajak jual beli tanah yang bersifat universal. Pajak jual beli tanah di Jogja sama seperti daerah lainnya dengan menganut beberapa aturan yang baru dan terkandung dalam PP yang terbaru ini.

Dalam pembaharuan peraturan ini, pemerintah memiliki beberapa pertimbangan yang salah satunya adalah pengembangan bidang ekonomi yang saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat guna semakin mendukung dan mempercepat infrastruktur oleh pemerintah yang didasarkan pada kepentingan umum. Kini, peminat investasi tanah di kawasan Jogja semakin banyak karena Jogja merupakan daerah yang sangat potensial. Berbagai fasilitas dan pelayanan umum seperti sekolah, kampus, rumah sakit, pertokoan, obyek wisata, pusat perbelanjaan dan masih banyak lagi yang terdapat di Jogja.

Hal ini membuat potensi kota Jogja menjadi semakin meningkat dan harga jual tanah di kawasan ini tertolong tinggi. Hal ini membuat investasi tanah di kawasan Jogja mendatangkan keuntungan yang semakin tinggi atau besar. Untuk itu,sebelum melakukan pembelian tanah dijual di Jogja, perhatikan tentang dasar hukum yang mengatur tentang jual beli tanah termasuk mengenai pajak.

Obyek Pajak

PPh final yang sudah diresmikan dan diluncurkan oleh pemerintah secara resmi mengatur segala obyek pajak sesuai dengan peraturan yang disahkan tersebut. Yang tergolong dalam obyek PPh Final merupakan penghasilan yang diterima masing-masing pribadi atau badan dari:

  • Pengalihan hak bangunan atau dan tanah, serta
  • Perjanjian pengikatan jual beli atas bangunan atau dan tanah beserta perubahannya

Saat ini memang banyak cara cepat jual tanah yang dapat dilakukan oleh penjual dengan media promosi yang sangat beragam. Menurut peraturan baru yang telah diresmikan, seluruh transaksi yang berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli bangunan atau dan tanah sudah terhutang PPh final meskipun proses pembuatan Akte Jual Beli masih berjalan dan belum selesai.

Penetapan Tarif PPh Final

Pada peraturan yang baru, secara jelas disampaikan bahwa terdapat 3 tarif nominal PPh Final yang sudah terkandung dan diatur oleh PP No.34 tahun 2016. Tiga macam tarif PPh tersebut antara lain:

  • 0% (Nol Persen)

Besaran tarif PPh final yang pertama adalah sebesar 0% yang berlaku pada proses peralihan hak bangunan atau dan tanah kepada pemerintah, BUMN yang telah mengantongi tugas khusus dari pemerintah serta BUMD yang memperoleh tugas secara khusus dari kepala daerah. Aturan mengenai besaran nominal ini telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang yang mengurusi tentang proses pengadaan tanah serta pembangunan kepentingan atau fasilitas umum.

  • 1% (Satu Persen)

Sedangkan jenis tarif yang kedua adalah tarif 1 % juga dikenakan atas sejumlah bruto dari peralihan tanah dijual di Jogja atau di seluruh Indonesia dan atau bangunan yang dapat berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana (RSS) oleh wajib pajak sebagai subyeknya yang melakukan peralihan hak bangunan atau dan tanah tersebut secara resmi.

  • 2,5% (Dua koma lima Persen)

Tarif yang ketiga adalah sebesar 2,5% yang terhitung dari jumlah bruto dari nilai peralihan hak bangunan atau dan tanah selain Rumah Sederhana atau Rumah sangat Sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak disini merupakan subyek pajak yang usaha pokoknya adalah melakukan proses peralihan hak suatu bidang bangunan atau dan tanah.

Pengecualian Bebas Dari Pengenaan PPh Final

Tidak semua subyek pajak wajib dikenakan PPh final karena terdapat pengecualian terhadap beberapa subyek pajak mengenai pembayaran PPh final tersebut. Jadi, tidak semua pembeli tanah murah Jogja atau memiliki tanah di area Jogja khususnya dibebani dengan Pph final. Berikut ini adalah daftar pihak-pihak yang tidak dikenakan tarif PPh final:

  • Pihak Perorangan atau pribadi yang melaksanakan peralihan harta berupa bangunan atau dan tanah dengan langkah hibah pada saudara sekandung atau sedarah dalam garis keturunan.
  • Pihak perorangan atau pribadi yang memiliki penghasilan di bawah PTKP yang melaksanakan peralihan hak bangunan atau dan tanah dengan nominal peralihannya kurang dari Rp
  • Suatu organisasi yang melakukan peralihan bangunan atau dan tanah secara hibah pada organisasi lain.
  • Proses peralihan bangunan atau dan tanah karena waris.
  • Pribadi atau organisasi yang bukan merupakan subyek pajak yang melaksanakan peralihan bangunan atau dan tanah.
  • Organisasi yang melakukan peralihan bangunan atau dan tanah karena terjadi penggabungan, pemekaran usaha dan peleburan.

Demikianlah beberapa penjelasan mengenai urusan pajak jual beli tanah di Jogja yang sudah menganut peraturan baru yang disahkan pada tahun 2016 lalu. Perhatikan beberapa penjelasan inti di atas sebelum melakukan transaksi.